-->

RP 500 TRILIUN untuk Merusak Hutan Kalimantan

advertise here

Bahaya Kerusakan Hutan Kalimantan dan Pertumbuhan Penduduk di Pulau Jawa

Edittor: Silverius

Kerusakan Hutan Kalimantan

Salam berjumpa kepada pembaca yang budiman. Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel Bagaimana Manusia Merubah Wajah Alam Ile Ape yang membahas tentang dampak kerusakan hutan lereng gunung terhadap ekosistem dan habitat flora dan fauna. Kali ini pembahasan masih seputar kerusakan hutan namun dipadu dengan sumbangsi pertambahan penduduk.
Hutan Kalimantan

Lindungilah Hutan dari Eksploitasi Manusia

Belakangan ini kerusakan hutan menjadi bahan  diskusi di warung-warung kopi, dan ditiap Webinar oleh penggiat lingkungan. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa implikasi dari pertambahan penduduk dengan produksi makanan menyebabkan perluasan lahan pertanian dan perkebunan yang bermuara pada pengrusakan hutan.

Berbicara mengenai hutan dan pegunungan yang merupakan daerah penampung air itu tidak bisa dilepas pisahkan dari tata kelola air. Maka jelas bahwa eksploitasi dan penebangan liar dalam kurun waktu singkat sangat membahayakan. Jika pembukaan lahan pertanian dan perkebunan di Pulau Kalimantan  secara terus menerus dilakukan antara 1988 sampai 2021 maka 26 tahun dari sekarang yakni di tahun 2047 nanti, hutan Kalimantan hanya tinggal cerita.

Bahaya Kerusakan Hutan Kalimantan dan Pertambahan Penduduk di Pulau Jawa
Bahaya Kerusakan Hutan Kalimantan dan Pertambahan Penduduk di Pulau Jawa

Maka diharapkan pemerintah selaku pemangku kebijakan harus punya sikap dan kesadaran penuh akan alarm kematian bagi hutan Kalimantan yang telah berbunyi ini. Bencana yang dihadapi penduduk Kalimantan ini dapat kita cegah dengan;

  1. Membatasi perusahaan untuk membuka perkebunan baru
  2. Reboisasi dan reklamasi kembali tanah gundul dan tanah bekas tambang

Menekan Pertumbuhan Penduduk dan Perkiraan Akibat-akibatnya

Setidaknya ada  dua cara dalam membatasi pertumbuhan penduduk yaitu; pertama, pemerintah mengambil tindakan dan membuat kebijakan untuk membatasi kelahiran layaknya RRC beberapa tahun yang lalu yang berhasil menekan pertumbuhan penduduk hingga 10%. Kedua, perpindahan penduduk ke daerah-daerah lain yang belum padat penduduk.

Jika perpindahan penduduk ke daerah-daerah yang tidak padat penduduk ini dilakukan setiap tahun, maka daerah yang paling berpotensi adalah Pulau Jawa. Karena pertambahan penduduk di Pulau Jawa sangat tinggi dan tidak diimbangi dengan produksi hutan di Pulau Jawa yang kian menurun. Untuk itu, setidaknya 2 juta orang harus dipindahkan setiap tahunnya.

Namun transmigrasi ini juga merupakan proyek yang berpotensi korupsi dan memakan biaya yang sangat besar serta membutuhkan persiapan serius. Oleh karena itu jika kita mengkalkulasi luasan lahan untuk menampung 2 juta orang setiap tahun maka pemerintah harus menyiapkan tanah seluas 1500 hingga 2500 kilometer persegi. 

Tentunya apabila ada kepercayaan negara-negara lain dengan memberikan dana bantuan untuk merealisasikan program transmigrasi ini maka saya yakin jumlah  penduduk di setiap daerah-daerah akan merata penyebarannya. Selain itu juga menyelamatkan Pulau Jawa dari kemungkinan pengrusakan hutan yang lebih banyak lagi. 

Tetapi jika saat ini pemerintah masih tidak menyadari ini, maka akan semakin menyulitkan dan biaya semakin besar untuk proses pemindahan suatu saat nanti. Sangatlah penting jika proyek pemindahan penduduk ini harus diutamakan ketimbang memindahkan Ibu Kota Negara yang menelan anggaran sebesar Rp 500 Triliun. Pemindahan Ibu Kota memberikan kesan bahwa pemerintah melarikan diri dari problem kepadatan penduduk, polusi, dan banjir serta kemacetan di pulau Jawa dan mencari posisi yang aman ke Kalimantan dengan merusak paru-paru dunia. Seperti kata Rocky Gerung seorang pengamat dalam beberapa kesempatan di ILC bahwa Kalimantan itu adalah salah satu paru-paru dunia yang tidak layak dirusak. 

Jika pemerintah berani melakukan transmigrasi maka, masalah banjir, dan polusi dapat di kurangi. Selain itu akan tidak efektif anggaran yang dikeluarkan oleh pemerinta DKI Jakarta untuk membangun rusun. Kenapa? Membangun Rumah Susun di Jakarta itu tidak akan menyelesaikan banjir Jakarta. Karena bukan mengurangi jumlah penduduk malahan mengumpulkan banyak orang di suatu tempat yang dapat meningkatkan masalah baru seperti sakit penyakit. Jalannya adalah Transmigrasi untuk mengatasi semua masalah itu.  

Oleh karena itu harapan saya adalah dengan mengalihkan dana pemindahan Ibu Kota ke perencanaa Transmigrasi bagi penduduk yang tidak berpenghasilan tetap di Jawa sangatlah efektif mengatasi masalah banjir, polusi, dan kemacetan di Jakarta serta pengrusakan hutan di Pulau Jawa. Selain itu, hutan Kalimantan yang dirusak itu secepatnya di reboisasi dan reklamasi bekas-bekas tambang agar bisa mengembalikan Kalimantan sebagai paru-paru dunia.  *(Cah)