 |
| Protes Taliban karena Tak Bisa Wakili Afghanistan di PBB/Ilustrasi |
Negeri Paus - Taliban yang merupakan pemerintah sementara di Negara Afganistan melayangkan protes atas keputusan Komite Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini dilakukan karena Komite PBB tidak memberikan izin kepada pihak Taliban sebagai pengganti pemerintah sementara untuk melanjutkan kursi Afganistan di PBB.
Taliban berpendapat bahwa apa yang dilakukan Komite PBB itu sangat merugikan rakyat Afganistan.
Pernyataan yang kami kutip dari SINDONEWS pada Jumad 3 Desember 2021 bahwa "Keputusan ini tidak didasarkan pada aturan hukum dan keadilan, karena mereka telah merampas hak sah rakyat Afghanistan," kata Suhail Shaheen, calon pemerintah sementara Afghanistan untuk PBB.
Selanjutnya melalui akun Twitternya Shaheen menuliskan bahwa “Kami berharap hak ini diserahkan kepada perwakilan pemerintah Afghanistan dalam waktu dekat, sehingga kami dapat berada dalam posisi untuk menyelesaikan masalah rakyat Afghanistan secara efektif dan efisien dan menjaga interaksi positif dengan dunia”.
Selanjutnya, keputusan Anggota Komite Kredensial Majelis Umum menunda keputusan mengenai aplikasi oleh pemerintah sementara oleh Taliban di Afganistan dan Junta Militer Myanmar untuk kemudian menggantikan utusan negara mereka. Keputusan ini di lakukan oleh 9 orang Anggota Komite tersebut.
Anna Enestrom yang merupakan Ketua Komite Kredensial Majelis Umum sekaligus Duta Besar Swedia untuk PBB memberikan keterangan bahwa Komite telah menunda keputusan tentang Kredensial dalam situasi seperti sekarang ini.
Komite ini bertanggung jawab untuk menyetujui perwakilan diplomatik setiap negara anggota PBB.
Hal ini dilakukan agar dapat menunda persetujuan utusan baru. Dengan demikian berarti Afganistan dan Myanmar tidak akan diwakili di PBB sampai dilakukannya persidangan pada sesi berikutnya. Keputusan ini dilakukan mengingat krisis kemanusiaan yang tengah menggoncang Afganistan dan juga setelah Amerika Serikat membekukan cadangan devisa Afganistan.
Sistem keuangan Afganistan di bawah pemerintahan Taliban saat ini sangat berantakan juga pasarnya yang rendah, sehingga beberapa organisasi internasional telah memperingatkan bencana kemanusiaan itu.
Pemerintah sementara Afghanistan telah memecat utusannya untuk PBB setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afganistan, menyusul keluarnya pasukan asing dan jatuhnya pemerintahan yang didukung AS pada Agustus lalu.
